RSS

Pendidikan Inklusi

29 Nov

Sekilas Tentang Pendidikan Di Indonesia

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1). Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.

Selama ini anak – anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak – anak yang berkebutuhan khusus. Tembok eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak – anak difabel dengan anak – anak non-difabel. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat kelompok difabel menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel. Sementara kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

 

Munculnya Pendidikan Inklusi

Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok difabel dalam menyuarakan hak – haknya, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan Internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan, dalam hal ini para guru.

Selain itu pada tahun 2004 juga diadakan dua Kongres yang menghasilkan kesepakatan di bawah ini.

  1. Kongres Internasional ke-8 tentang mengikutsertakan anak penyandang kecacatan ke dalam masyarakat;
    Menuju Kewarganegaraan yang Penuh 15-17 Juni 2004 Stavanger

Oleh karena itu, kami, peserta Kongres Internasional tentang Mengikutsertakan Anak dan Remaja Penyandang Kecacatan ke dalam Kehidupan Masyarakat. Menghimbau bahwa negara-negara harus:

  • Memformulasikan Sebuah Rencana Aksi Nasional dengan tujuan yang dinyatakan secara jelas yang berkaitan dengan aksesibilitas, kesehatan – dan layanan sosial dan pendidikan untuk semua anak.
  • Menjamin hak atas kewarganegaraan yang penuh dari Anak penyandang Kecacatan dalam semua aspek kehidupan masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, program perawatan anak dan program rekreasi.
  • Memperkuat partisipasi dan pengaruh anak dan remaja dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam perencanaan, perancangan dan manajemen dari berbagai macam layanan dan aktivitas yang mempengaruhi kehidupan mereka.
  • Mempromosikan inklusif anak-anak dan remaja penyandang kecacatan dalam semua sektor sistem pendidikan seperti pusat rawatan harian, sekolah dasar dan menegah lanjutan, sekolah menengah atas, perguruan tinggi dan semua bentuk pendidikan tinggi, dan juga transisi antara level pendidikan dan pelatihan kerja.
  • Memperkuat pengukuran kesejahteraan anak yang bersifat preventif yang menargetkan pada anak dan keluarga dan mempromosikan partisipasi dan komunikasi di antara anak, remaja dan mereka yang terlibat dalam layanan kesejahteraan untuk mereka.

    [Peserta Indonesia dari Depdiknas; Dinas Pendidikan Jawa Barat, Sumatera Barat dan Payakumbuh; Universitas Negeri Padang, Universitas Pendidikan Indonesia; PERTUNI

  1. Deklarasi Bandung: Indonesia Menuju Pendidikan Inklusi

    Bandung, 11 Agustus 2004

Bahwasanya keberadaan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya di Indonesia untuk mendapatkan kesamaan hak dalam berbicara, berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan, sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945; mendapatkan hak dan kewajiban secara penuh sebagai warga negara, sebagaimana tertuang dalam

  • Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [1948],
  • diperjelas oleh Konvensi Hak Anak [1989],
  • Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua [1990],
  • Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat [1993],
  • Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO [1994],
  • Undang-undang Penyandang Kecacatan [1997],
  • Kerangka Aksi Dakar [2000],
  • Undang-undang RI Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional [2003], dan

Deklarasi Kongres Anak Internasional [2004].

Seluruh dokumen tersebut memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Menyadari kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang beragam, maka kami sepakat Menuju Pendidikan Inklusif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami, peserta Lokakarya Nasional tentang Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia tanggal 8-14 Agustus 2004 menghimbau kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri serta masyarakat untuk dapat:

  1. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal.
  2. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan tuntutan masyarakat, tanpa perlakuan deskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural.
  3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif di antara para stakeholders, terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.
  4. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemenuhan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal.
  5. Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan di lingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan.
  6. Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan, dan lainnnya secara berkesinambungan.
  7. Menyusun Rencana Aksi [Action Plan] dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non-fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab untuk Menuju Pendidikan Inklusif di Indonesia.

Namun persoalan yang terjadi hari ini adalah masyarakat sudah melebel seseorang atau anak dengan lebel cacat, yang seolah-olah tidak bermanfaat sama sekali bagi nusa dan bangsa. Bagaimana orang lain memperhatikan anak yang berkebutuhan khusus ini dengan baik, dan mengoptimalkan kelebihan yang dimilikinya dengan menyediakan semua akses yang dibutuhkannya. Banyak bukti bahwa kecacatan bukanlah sebuah penghalang dalam menggapai cita-cita seperti Stephen Hopkins, seorang ahli fisika ternama dari USA. Yang lebih fenomenal lagi adalah sosok Helen Keller (1880-1968). Wanita luar biasa ini lulus cumlaude dari Radcliffe College tahun 1904, padahal ia menjadi orang buta-tuli-bisu pertama dengan kelulusan terbaik. Keller menjadi buta dan tuli di usia 19 bulan. Berkat bantuan keluarganya dan bimbingan Annie Sullivan yang juga buta –namun setelah melewati serangkaian operasi akhirnya dapat melihat secara terbatas– Keller berhasil menepis anggapan bahwa keterbatasan fisik membuat tidak berdaya atau tidak bisa berprestasi. Keller pernah berkata; ‘Character cannot be developed in ease and quite. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired, and success achieved’. Keller mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional dan internasional atas prestasi dan pengabdiannya.

 

Pengertian Pendidikan Inklusi

Ada beberapa pengertian mengenai pendidikan inklusi, diantaranya adalah pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.Ada juga yang memakanai pendidikan inklusi sebagai model Penyelenggaraan Program Pendidikan bagi anak berkelainan atau cacat dimana penyelenggaraannya dipadukan bersama anak normal dan tempatnya di sekolah umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga bersangkautan.

Dalam sebuah konferensi tingkat menteri pendidikan negara-negara Afrika (MINEDAF VIII), mereka mendefinisikan pendidikan inklusi adalah sebuah sistem pendidikan dimana anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah umum yang ada di lingkungan mereka dan sekolah tersebut dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Salah satu pendapat yang paling ekstrim di simpulkan oleh M.N.G Mani, Direktur International Human Resource Development Center mangatakan bahwa pendidikan inklusi itu merupakan sebuah ideologi dan bukan sebuah program.

Dalam sebuah concept papernya, Save the Children UK menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan inklusi itu adalah untuk untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Pendidikan ini berawal dari dalam rumah bersama keluarga dan diterapkan juga dalam pendidikan formal, non formal serta semua jenis pendidikan yang berbasis masyarakat. Itulah beberapa definisi dan tujuan dari pendidikan inklusi yang merupakan hal yang baru bagi kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara anak cacat (berkebutuhan khusus) dengan anak normal lainnya. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Di Indonesia pendidikan inklusi ini masih tergolong baru dan masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahuinya.

Proses menuju pendidikan inklusi

Ada tiga tahap dalam masa transisi yang dialami dalam dunia pendidikan menuju pendidikan yang inklusi. Pertama adalah segregasi, dalam tahap segregasi ini sangat jelas terlihat tereklusinya sebuah pendidikan, dimana kurikulum dan sistem pendidikan masih terpisah antara sekolah regular dan sekolah luar biasa, belum adanya partisipasi dari semua pihak. Dalam tahap ini anak yang berkebutuhan khusus masih sulit untuk memperoleh pendidikan, karena terbatasnya akses untuk mereka, sementara tanggung jawabnya masih pada penyelenggara penddidikan masing-masing. Kedua adalah integrasi, dalam tahap ini kurikulum dan sistem pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus masih merupakan bagian dari sekolah regular, belum adanya partisipasi penuh dan guru biasa belum terbiasa beradaptasi dengan anak yang berkebutuhan khusus. Dan tanggungjawabnya masih tergantung pada relasi dan kepedulian masing-masing guru.

Tahap yang ketiga adalah Inklusi, tahap inilah yang akan membawa perubahan-perubahan dalam kesadaran dan sikap, keadaan, metodologi, pengguanaan konsep-konsep terkait dan sebagainya. Dalam tahap ini kurikulum sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan anak dan system pendidikannya ada di sekolah umum, dimana pelaksanaan pendidikan, pengelolaan kelas dapat menjamin peningkatan pendidikan dan akses untuk semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Dalam tahap ini juga Sebagian besar anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah umum dengan akses dan lingkungan yang kondusif. Guru dapat memperkaya wawasan serta meningkatkan kreativitas dalam pengelolaan kelas. Siswa/siswi lain menerima perbedaan yang ada dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi serta mampu menjalin persahabatan dengan anak berkebutuhan khusus. Orang tua anak berkebutuhan khusus merasa yakin bahwa anaknya akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Guru wali kelas, guru bidang studi serta guru pembimbing khusus bertangung jawab penuh pada kelangsungan proses belajar anak berkebutuhan khusus.

 

Payung Hukum pelaksanaan pendidikan inklusi

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujutkan tujuan Nasional. Lebih dari 15 tahun, pemerintah Indonesia telah menyadari kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia dan prakarsa Pendidikan Untuk Semua (EFA) telah mulai mendapat perhatian. Meskipun demikian, pelaksanaan sistem pendidikan tersebut masih tersendat. “Rencana Pendidikan Nasional: Pendidikan Untuk Semua” 49.647 dari perkiraan satu juta lebih anak dengan kebutuhan khusus dapat mengenyam pendidikan. Sekitar 67% dari keseluruhan lembaga pendidikan tempat anak-anak ini belajar merupakan lembaga non-pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi ini sudah ditopang oleh beberapa kebijakan diantaranya adalah: Kebijakan international: Kebijakan internasional mengenai pendidikan inklusi ini adalah 1) Deklarasi Internasional Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Pasal 16) ayat 1 dan 2; 2) Konferensi Jomtien Tahun 1990 tentang pendidikan untuk semua dan penyediaan akses pendidikan dasar bagi semua anak pada tahun 2000; 3) Konferensi Dunia Salamanca Tahun 1994 Tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus di mana menghasilkan kerangka kerja mengenai penyediaan akses dan standardisasi kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus; 4) Konferensi Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal Tahun 2000.

Selanjutnya yang kedua adalah Kebijakan Nasional: Kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah 1) Undang – Undang Dasar 1945, Pembukaan UUD 1945 alenia ke-empat, Pasal 31; 2) Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pasal 4 ayat 1, pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 ayat 1b; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional, pasal 41; 4) Keputusan Presiden No. 36/1990 tentang Pengesahan dari pengakuan akan hak-hak anak; 5) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; 6) Surat Edaran No. 380/G.06/MN/2003 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Januari 2003 tentang Pendidikan Inklusi.

 

 

 

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi

Tahapan – tahapan dalam pendidikan Inklusi antara lain; sosialisasi, persiapan sumber daya (preparing resources), dan uji coba (try out) metode pembelajaran. Sosialisasi pendidikan inklusi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang maksud dan tujuan pendidikan inklusi kepada tenaga pengajar, siswa, dan orang tua. Fungsi sosialisasi sangat penting untuk membangun pra kondisi lingkungan sekolah dan juga kesiapan mental baik bagi siswa maupun para guru.Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan sumber daya yang menyangkut kesiapan peralatan peraga untuk simulasi dan kesiapan ketrampilan tenaga pelaksana pendidikan. Kelengkapan peraga untuk pendidikan inklusi memang lebih kompleks dibanding dengan alat peraga ajar yang umum digunakan. Sehingga dituntut kreatifitas dari guru untuk melakukan simulasi proses belajar mengajar. Sementara persiapan tenaga pelaksana pendidikan adalah dengan melakukan pelatihan (training) tentang beberapa metode pelaksanaan pendidikan inklusi kepada para guru.
Jika kedua langkah tersebut telah dilaksanakan maka langkah terakhir adalah melakukan uji coba metode pendidikan inklusi pada sekolah yang ditunjuk. Uji coba dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas metode yang digunakan sekaligus untuk melakukan evaluasi sehingga dapat dicari solusi tepat untuk melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan. Ketika ketiga langkah tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka pendidikan inklusi mulai dapat diaplikasikan pada sekolah yang ditunjuk sebagai pilot project.

 

Pelaksanaan Pendidikan Inklusi

Dalam menangani anak berkelainan diperlukan keahlian tersendiri karena tidak semua aktivitas di sekolah dapat diikuti oleh anak cacat, missal anak cacat netra tak mampu mengikuti pelajaran menggambar atau olah raga begitu pula anak tuna rungu sulit mengikuti pelajaran seni suara dan cacat yang lain perlu penanganan khusus karena keterbatasannya. Maka sangat diperlukan guru pembimbing khusus yang mampu memehami sekaligus menangani keberadaan anak cacat termasuk di dalamnya memahami karakter dari masing-masing jenis kecacatannya.

Di samping membutuhkan guru khusus, juga perlu membekali pengetahuan tentang karakter anak cacat terhadap guru umum, siswa yang normal maupun masyarakat sekitar dnegan harapan anak cacat tersbut dapat diperlalukan secara wajar.

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi memang tidak sesederhana menyelenggarakan sekolah umum. Kenyataan di lapangan memerlukan sarana yang cukup, misalnya gedung sekolah dengan menyesuaikan kondisi anak. Peralatan pendidikan yang memadai, contoh bagi tuna netra perlu alat tulis Braille, tuna rungu perlu alat Bantu dengar, tuna daksa perlu kursi roda dan masih banyak lagi fasilitas yang harus disediakan dengan harapan anak cacat dapat berkembang kemampuannya secara optimal.

Mengingat mahalnya fasilitas yang harus disediakan maka sampai tahun 2005, di seluruh Indonesia baru ada 504 Sekolah Inklusi yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Sebenarnya cukup banyak sekolah regular yang mengajukan menjadi Sekolah Inklusi, yakni 1200 sekolah, sedang yang dilaksanakan baru 504 sekolah dan yang lain perlu dipelajari kesiapan karena konsekuensinya Pemerintah memebrikan subsidi Rp. 5 juta di setiap sekolah dan fasilitas lain sebagai penunjang kegiatan bagi anak yang cacat tersebut.

Keberadaan anak cacat (diffable) tak lepas dari peran serta tenaga ahli. Apabila Pendidikan Inklusi benar-benar diselenggarakan secara ideal setiap sekolah harus ada, sebab tanpa pengawasan dan penanganan secara khusus dapat erakibat fatal. Suatu contoh : anak cerebral Palsy (jenis tuna dasa) perlu dokter syaraf, orthopedic dan psikolog, sebab anak seperti ini memerlukan ketenangan jiwa sehingga  mampu menjaga kondisi yang prima. Belum lagi cacat yang lain.

Konsekuensi dari penyelenggaraan program ini harus embutuhkan biaya yang mahal, sehingga idealnya pemerintah mengambil peran agar benar-benar pendidikan ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk menopang suksesnya penyelenggaraan Pendidikan Inklusi perlu kerjasama dengan semua pihak mengingat kemampuan Pemerintah untuk membantu masih sangat terbatas sementara anak cacat yang belum tertampung mengikuti pendidikan formal semakin banyak sehingga dapat menjadikan kendala suksesnya Wajar 9 Tahun.

Keterpaduan kerjasama sangat mendesak sehingga pemerintah tak perlu menunggu waktu lama dengan alasan dana pendidikan terbatas. Alokasi 20 % masih sangat jauh dan sebagainya. Namun, memfungsikan beberapa unsur terkait dapat mengalokasikan program ini. Apabila di sekolah-sekolah umum kekurangan guru khusus dapat mengangkat lulusan SGPLB dan S1 PLB atau mengoptimalkan guru-guru khusus di sekolah terpadu dengan system guru kunjung.

Tentang masalah tenaga ahli dapat kerjasama dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat dengan cara menjalin kerjasama antara departemen atau institusi dengan diperluas adanya SKB (Surat keputasan Bersama) para pejabat pemerintah.

Salah satu kelompok yang paling tereksklusi dalam memperoleh pendidikan adalah siswa penyandang cacat. Tapi ini bukanlah kelompok yang homogen. Sekolah dan layanan pendidikan lainnya harus fleksibel dan akomodatif untuk memenuhi keberagaman kebutuhan siswa. Mereka juga diharapkan dapat mencari anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan.

  • Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus
    Pengelompokan anak berkebutuhan khusus dan jenis pelayanannya, sesuai dengan Program Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Tahun 2006 dan Pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut :
    1. Tuna Netra
    2. Tuna Rungu
    3. Tuna Grahita: (a.l. Down Syndrome)
    4. Tuna Grahita Ringan (IQ = 50-70)
    5. Tuna Grahita Sedang (IQ = 25-50)
    6. Tuna Grahita Berat (IQ < 25)
    7. Tuna Daksa
    8. Tuna Laras (Dysruptive)
    9. Tuna Wicara
    10. Tuna Ganda
    11. HIV AIDS
    12. Gifted : Potensi kecerdasan istimewa (IQ > 125 ) J. Talented : Potensi bakat istimewa (Multiple Intelligences : Language, Logico mathematic, Visuo-spatial, Bodily-kinesthetic, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, Natural, Spiritual).
    13. Kesulitan Belajar (a.l. Hyperaktif, ADD/ADHD, Dyslexia/Baca, Dysgraphia/Tulis, Dyscalculia/Hitung, Dysphasia/Bicara, Dyspraxia/ Motorik)
    14. Lambat Belajar ( IQ = 70 –90 )
    15. Autis
    16. Korban Penyalahgunaan Narkoba
    17. Indigo
  • Pendekatan secara kurikulum nasional dikaitkan dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
    Kurikulum pendidikan nasional yang diterapkan saat ini ternyata sangat menyulitkan anak-anak yang berkebutuhan khusus (ABK), seperti yang terjadi di sekolah-sekolah inklusi. Kebutuhan sekolah inklusi ini bukan kurikulum yang berfokus bagaimana mengarahkan siswa agar sesuai harapan standar kurikulum yang berangkat dari sekedar bagaimana mengatasi keterbatasan siswa, tetapi berangkat dari penghargaan, optimisme dan potensi positif anak yang berkebutuhan khusus.
    Tetapi kenyataan yang ada sekarang, kurikulum pendidikan nasional masih kaku, arogan dan tidak mau mengalah. Bahkan terhadap siswa yang termasuk ABK, dimana siswanyalah yang harus mengalah dan menyesuaikan diri, bukan kurikulum yang menyesuaikan diri dengan potensi siswa. Kondisi tersebut sangat menyulitkan anak-anak berkebutuhan khusus yang berada dalam kelas inklusi.
    Selain kurikulum yang menjadi hambatan bagi pengembangan sekolah inklusi adalah, banyak guru yang masih belum memahami program inklusi. Kalaupun ada yang paham, keterampilan untuk menjalankan sekolah inklusi, itupun masih jauh dari harapan. Bahkan ketersediaan guru pendamping khusus juga belum mencukupi. Salah satu program, mendesak yang harus dikuasai guru dalam program sekolah inklusi tersebut adalah menambah pengetahuan dan ketrampilan deteksi dini gangguan dan potensi pada anak. Pendidikan inklusi berarti juga harus melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan, karena keberhasilan pendidikan inklusi tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif orang tua bagi pendidikan anaknya.
  • Model Kelas Inklusi
    Direktorat PLB (2007: 7) menjelaskan tentang penempatan anak berkelainan di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut:
    1. Kelas reguler (inklusi penuh)
    Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.
    2. Kelas reguler dengan cluster
    Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus.
    3. Kelas reguler dengan pull out
    Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
    4. Kelas reguler dengan cluster dan pull out
    Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
    5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian
    Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler.
    6. Kelas khusus penuh
    Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

 

 

Pentingnya Pendidikan Inklusi

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1). Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas kehidupan dalam masyarakat.

Pendidikan inklusi adalah hak asasi manusia, di samping merupakan pendidikan yang baik dan dapat menumbuhkan rasa sosial. Itulah ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan pentingnya pendidikan inklusi. Ada beberapa argumen di balik pernyataan bahwa pendidikan inklusi merupakan hak asasi manusia: (1) semua anak memiliki hak untuk belajar bersama; (2) anak-anak seharusnya tidak dihargai dan didiskriminasikan dengan cara dikeluarkan atau disisihkan hanya karena kesulitan belajar dan ketidakmampuan mereka; (3) orang dewasa yang cacat, yang menggambarkan diri mereka sendiri sebagai pengawas sekolah khusus, menghendaki akhir dari segregrasi (pemisahan sosial) yang terjadi selama ini; (4) tidak ada alasan yang sah untuk memisahkan anak dari pendidikan mereka, anak-anak milik bersama dengan kelebihan dan kemanfaat untuk setiap orang, dan mereka tidak butuh dilindungi satu sama lain (CSIE, 2005).

Adapun alasan-alasan di balik pernyataan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang baik: (1) penelitian menunjukkan bahwa anak-anak akan bekerja lebih baik, baik secara akademik maupun sosial, dalam setting yang inklusif; (2) tidak ada pengajaran atau pengasuhan dalam sekolah yang terpisah/khusus yang tidak dapat terjadi dalam sekolah biasa; (3) dengan diberi komitmen dan dukungan, pendidikan inklusif merupakan suatu penggunaan sumber-sumber pendidikan yang lebih efektif. Dan argumen-argumen dibalik pernyataan bahwa pendidikan inklusi dapat membangun rasa sosial: (1) segregasi (pemisahan sosial) mendidik anak menjadi takut, bodoh, dan menumbuhkan prasangka; (2) semua anak membutuhkan suatu pendidikan yang akan membantu mereka mengembangkan relasi-relasi dan menyiapkan mereka untuk hidup dalam arus utama; dan (3) hanya inklusi yang berpotensi untuk mengurangi ketakutan dan membangun persahabatan, penghargaan dan pengertian (CSIE, 2005).

Pertimbangan filosofis yang menjadi basis pendidikan inklusi paling tidak ada tiga. Pertama, cara memandang hambatan tidak lagi dari perspektif peserta didik, namun dari perspektif lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah harus memainkan peran sentral dalam transformasi hambatan-hambatan peserta didik. Kedua, perspektif holistik dalam memandang peserta didik. Dengan perspektif tersebut, peserta didik dipandang mampu dan kreatif secara potensial. Sekolah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan di mana potensi-potensi tersebut berkembang. Ketiga, prinsip non-segregasi. Dengan prinsip ini, sekolah memberikan pemenuhan kebutuhan kepada semua peserta didik. Organisasi dan alokasi sumber harus cukup fleksibel dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan kelas. Masalah yang dihadapi peserta didik harus didiskusikan terus menerus di antara staf sekolah, agar dipecahkan sedini mungkin untuk mencegah munculnya masalah-masalah lain (UNESCO, 2003).

Ada tiga langkah penting menuju inklusi yang nyata: komunitas, persamaan dan partisipasi. Semua staf yang terlibat dalam pendidikan merupakan suatu komunitas yang memiliki visi dan pemahaman yang sama tentang pendidikan inklusi, baik konsep dan pentingnya maupun dasar-dasar filosofis. Setiap anggota komunitas memiliki persamaan (hak yang sama), dan—karena itu—sama-sama berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan inklusi, sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya. Dalam pendidikan inklusi, sistem sekolah tidak berhak menentukan tipe peserta didik, namun sebaliknya sistem sekolah yang harus menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Terkait dengan ini, ada ungkapan bahwa komunitas (semua staf yang terlibat dalam pendidikan inklusi) ‘melampaui dan di atas’ (over and above) kurikulum (UNESCO, 2003).

Kelebihan pelaksanaan pendidikan inklusi

Pendidikan Inklusi dalam penyelenggaraannya memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pendidikan terpadu atau pendidikan khusus (segregasi) sehingga sangat tepat apabila pemerintah menyelenggarakan dan mengembangkan program ini.

Dengan diselenggarakannya pendidikan Inklusi bukan berarti SLB (Sekolah Luar Biasa), sekolah terpadu dan SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) ditutup, akan tetapi dijadikan mitra kerja yang baik dengan penyelenggaraan Sekolah Inklusi , bahkan kalau perlu dijadikan laboratorium sekolah dan nara sumber bagi guru0guru khusus yang mengajar di sekolah inklusi.

Munculnya sekolah inklusi karena memiliki beberapa keistimewaan antara lain : 1) keberadaan anak cacat diakui sejajar dengan anak normal; 2) lingkungan mengajarkan kebersamaan dan menghilangkan diskriminasi; 3) memberi kesan pada orang tua dan masyarakat bahwa anak cacat pun mampu seperti anak pada umumnya; 4) anak yang berkelainan akan belajar meerima dirinya sebagaimana adanya dan juga tidak menkadi asing lagi di lingkungannya; 5) aktivitas yang mungkin dapat diikuti anak cacat ada  kesempatan untk berpartisipasi sehingga dapat menunjukkan kemampuannya di lingkungan anak normal; dan 6) membutuhkan pegangan diri yaitu dnegan belajar secara kompetitif, eksistensi anak caat akan teruji dalam persaingan secara sehat dengan anak pada umumnya.

Penyelenggaraan tersebut pada hakekatnya memebrikan kesempatan yang sama setiap peserta didik dalam mengikuti pendidikan denganSistem Persekolahan Reguler sesuai dengankebutuhan individunya tanpa membedakanlatar belakang agama, budaya, social, sekonomi maupun suku. Namun menngharap anak manusia yang berkualitas sekalipun  cacat.

Sungguh merupakan harapan kita semua Program Penyelenggaraan Sekolah Inklusi ini dapat terlaksana dengan baik atas dasar kepedulian Pemerintah dan kepedulian kita bersama.

Dilema pendidikan inklusi

Penyelengaraan sistem pendidikan inklusi merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk membangun tatanan masyarakat inklusif (inclusive society). Sebuah tatanan masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai – nilai keberagaman sebagai bagian dari realitas kehidupan. Pemerintah melalui PP.No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 41(1) telah mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi dengan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Undang – undang tentang pendidikan inklusi dan bahkan uji coba pelaksanaan pendidikan inklusinya pun konon telah dilakukan. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sejauh mana keseriusan pemerintah untuk mendorong terlaksananya sistem pendidikan inklusi bagi kelompok difabel.

Beberapa kasus muncul misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar – benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak – anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel). Sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental.

Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh siswanya, sementara di sisi lain para guru tidak memiliki ketrampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang difabel. Alih – alih situasi kelas yang seperti ini bukannya menciptakan sistem belajar yang inklusi, justeru menciptakan kondisi eksklusifisme bagi siswa difabel dalam lingkungan kelas reguler. Jelas ini menjadi dilema tersendiri bagi para guru yang di dalam kelasnya ada siswa difabel.

Jika pemerintah memang serius dalam melaksanakan program pendidikan inklusi, maka yang harus dilakukan adalah dengan menjalankan tahapan – tahapan pelaksanaan pendidikan inklusi secara konsisten mulai dari sosialisasi hingga evaluasi pelaksanaannya. Namun yang lebih penting dan secara langsung dapat dilakukan oleh para guru untuk mewujudkan pendidikan inklusi adalah dengan menciptakan suasana belajar yang saling mempertumbuhkan (cooperative learning). Cooperative Learning akan mengajarkan para siswa untuk dapat saling memahami (mutual understanding) kekurangan masing – masing temannya dan peduli (care) terhadap kelemahan yang dimiliki teman sekelasnya. Dengan demikian maka sistem belajar ini akan menggeser sistem belajar persaingan (competitive learning) yang selama ini diterapkan di dunia pendidikan kita. Dalam waktu yang bersamaan competitive learning dapat menjadi solusi efektif bagi persoalan yang dihadapi oleh para guru dalam menjalankan pendidikan inklusi. Pada akhirnya suasana belajar cooperative ini diharapkan bukan hanya menciptakan kecerdasan otak secara individual, namun juga mengasah kecerdasan dan kepekaan sosial para siswa.

 

Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia

  1. jumlah ABK di Indonesia masih sedikit yang terdaftar di sekolah.

    Menurut data UNESCO tahun 2009, ranking Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK terus mengalami kemerosotan.
    Pada 2007, ranking Indonesia berada di urutan ke-58 dari 130 negara, sedangkan pada 2008 turun ke ranking ke-63 dari 130 negara. Pada 2009, ranking Indonesia bahkan kian merosot hingga di peringkat ke-71 dari 129 negara.

    Semua hal di atas dikarenakan jumlah ABK di Indonesia masih sedikit yang terdaftar di sekolah.

  2. Kurikulum yang tersusun kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda.

    banyak negara mendorong kebutuhan pendidikan dasar tanpa memerhatikan isu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Namun, pendidikan inklusi tidak kemudian mensyaratkan kurikulum yang terpisah karena itu justru akan menciptakan segregasi.Kurikulum pendidikan inklusi harus masuk dalam kurikulum arus utama. Inisiatif para stakeholders, guru dan sekolah, serta masyarakat masih parsial terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi, sehingga akses Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mengenyam pendidikan masih begitu sempit.

  3. kebijakan yang kurang mendukung

    kebijakan pemerintah tidak memisahkan komponen pendidikan khusus ini, harusnya tidak lagi dibedakan. Pendidikan inklusi sudah bukan lagi tambahan, tetapi masuk dalam pengaturan umum.

  4. kurangnya ketersediaan anggaran

    Minimnya anggaran yang disediakan pemerintah adalah sisi lain akibat tidak adanya dukungan kebijakan pemerintah.

  5. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
  6. Paradigma/ Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan Inklusi
    Pendidikan inklusi memang tidak popular dalam masyarakat. Masyarakat hanya disibukan dengan urusan meningkatkan kualitas pendidikan secara horizontal maupun vertical. Sehingga anak bangsa yang memiliki kebutuhan yang terbatas ini sering termarginalkan (kaum yang tersisih). Pelayanan pendidikan ini memang memerlukan sarana dan prasarana yang cukup besar tapi bukan berarti harus ditinggalkan karena mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kita harus meninggalkan persepsi konvensional bahwa anak dengan berkebutuhan terbatas misalnya untuk anak tuna netra hanya dicetak menjadi Tukang Pijat.

 

 

 

Anonim. 2004. Deklarasi Bandung: Indonesia Menuju Pendidikan Inklusi, (Online), (http://www.idp-europe.org/indonesia/compendium/id/deklarasi_bandung.php, Diakses 20 Desember 2009).

 

Anonim. 2009. Pendidikan Inklusi Masih Banyak Kendala, (Online), (http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=499:pendidikan-inklusi-masih-banyak-kendala&catid=117:terkini&Itemid=136, diakses 20 Desember 2009).

 

Cakfu. 2008. Dilema Pendidikan Inklusi, (Online), (http://cakfu.info/?p=79, diakses 20 Desember 2009).

 

Edeswari. 2009. Pendidikan Inklusi, (Online), (http://elvinadeswari.wordpress.com/2009/02/20/pendidikan-inklusi/, diakses 20 Desember 2009).

 

Fahmi. 2008. Mewujudkan Pendidikan Inklusi di Aceh, (Online), (http://web.acehinstitute.org/OPINI/35.html?VivvoSessionId=e926f94b245a86a4da1, diakses 20 Desember 2009).

 

Latief. 2009. Soal Pendidikan Inklusi, ranking Indonesia Merosot Terus, (Online), (http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/11/30/17003448/soal.pendidikan.inklusi.ranking.indonesia.merosot.terus, diakses 20 Desember 2009).

____. 2009. Depdiknas belum punya Pedoman Pendidikan Inklusi, (Online), (http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/11/30/17460274/Depdiknas.Belum.Punya.Pedoman.Pendidikan.Inklusi, diakses 20 Desember 2009).

 

Setiawan, Andhi. 2009. Pendidikan Inklusi, (Online), (http://andhisetiawan.blogspot.com/2009/05/pendidikan-inklusi.html, diakses 20 Desember 2009).

 

Sukadari. 2009. Peran Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkelainan, (Online), (http://www.madina-sk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=812&Itemid=10, diakses 20 Desember 2009).

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada 29 November 2010 in pendidikan

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: